Sejarah

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Udayana berdiri pada 28 Juni 2009. FISIP merupakan fakultas ke-12 di lingkungan Universitas Udayana.

Penggagas awal dan sekaligus sebagai pendiri Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) di Universitas Udayana adalah Prof. Dr. dr. I Made Bakta, Sp.PD (KHOM). Sebagai lembaga pendidikan tertua dan terbesar di Bali, Universitas Udayana ingin menunjukkan kepedulian yang tinggi atas persoalan-persoalan sosial dan politik yang berkembang dalam masyarakat, baik ditingkat nasional, regional dan internasional, sebagai dampak adanya globalisasi. Hal ini dilakukan dengan mencetak sumber daya manusia yang unggul dalam bidang ilmu sosial dan ilmu politik, yang tidak hanya mampu memahami dan kritis terhadap teori dan konsep semata, namun juga mampu memberikan solusi yang bermanfaat bagi kesejahteraan hidup masyarakat secara luas.

Selain itu, pengembangan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Udayana dipandang penting karena Bali memiliki peran strategis dalam hubungan luar negeri Republik Indonesia dengan negara-negara lain di dunia. Lokasi sebagai salah satu daerah tujuan wisata terkemuka dunia, sangatlah menguntungkan karena Bali juga sering digunakan sebagai tempat penyelenggaraan seminar bertaraf nasional, regional maupun internasional, khususnya yang bertemakan penanganan masalah sosial dan politik termasuk asosiasi-asosiasi yang ada didalamnya

Gagasan pembentukan FISIP di Univeristas Udayana mendapat dukungan yang sangat luas, salah satunya dari Menteri Luar Negeri RI saat itu, Dr. Hasan N. Wirajuda.

Sebagai langkah awal pembentukan FISIP di Universitas Udayana, dibentuklah Institute for Peace and Democracy (IPD). Peresmian IPD dilakukan langsung oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 Desember 2008 bertempat di Universitas Udayana.

Institute for Peace and Democracy merupakan suatu lembaga yang bersifat independen dan non profit yang bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai perdamaian dan demokrasi. Lembaga ini merupakan kerjasama antara Universitas Udayana dengan Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementrian Pendidikan Nasional. Keberadaan IPD di Universitas Udayana diharapkan sebagai ‘laboratorium hidup’ bagi pengembangan ilmu sosial dan politik karena memiliki hubungan yang luas dengan para ahli dan organisasi demokrasi dan perdamaian terkait dari seluruh dunia. Keberadaan IPD di Bali juga bertujuan untuk mendukung terwujudnya program-program dari Bali Democracy Forum (BDF), yang dibentuk atas gagasan Menteri Luar Negeri RI, Dr N. Hassan Wirajuda, ditujukan sebagai wadah komunikasi antar para pemimpin negara se-dunia menyangkut isu-isu perdamaian dan demokrasi.

Setelah penyusunan dan pengiriman proposal selesai sekaligus melalui tahapan evaluasi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan Nasional akhirnya menerbitkan Surat Izin Penyelenggaraan Program Studi Sosiologi (S1) pada Universitas Udayana di Denpasar, Bali, nomor: 1518/D/T/2009.